Hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam: studi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pid.Sus Anak/2023/PN Idm

Kekerasan diantara anak merupakan kasus yang sering ditemui di Indonesia. Penganiayaan tersebut terkadang bisa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana kasus di Indramayu. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tentang anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian?; dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tentang anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data penelitian yang dihimpun menggunakan teknik library research dengan pendekatan case approach. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan memaparkan pertimbangan hakim serta hukum pidana Islam terhadap hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hasil dari penelitian ini adalah melalui putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm dalam amar putusannya menjatuhkan para terdakwa pidana penjara pada "Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung" masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan 22 (Dua puluh dua) hari. Selain itu, Hakim membebankan kepada orang tua Anak 1 untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban sejumlah Rp7.758.450,00, sementara kepada orang tua Anak 2 untuk membayar restitusi kepada Keluarga Korban sejumlah Rp11.758.450,00. Dengan pertimbangan apabila tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 11 (Sebelas) bulan sebagaimana pelaku dewasa. Dalam hukum pidana Islam hukuman yang diberikan atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan kematian dihukum dengan qis}a>s} diat. Namun dalam fakta persidangan keluarga korban memaafkan pelaku, yang mana mengakibatkan gugurnya qis}a>s} dan menjadi jarimah diat. Dalam putusan ini prinsip dalam hukum pidana Islam masih belum sepenuhnya terlaksana.Walaupun orang tua dalam hal ini sebagai aqilah ikut bertanggungjawab namun dalam putusannya dimana keluarga pelaku tidak mampu maka akan menjadikan pidana kurungan pengganti, yang mana dalam hukum pidana Islam keluarga pelaku anak seharusnya mendapat bantuan pembayaran uang diat dari baitul mal. Dengan kesimpulan diatas, penulis berharap agar hakim dapat lebih memperhatikan terkait pemidanaan terhadap pelaku anak. Walau pidana pengganti tidak secara tegas diatur, namun konsep penggantian pidana tambahan / pengganti menjadi pelatihan kerja merupakan bentuk dari perlindungan khusus anak (pelaku). Serta terhadap orang tua agar lebih memperhatikan anak, sebab tanggungjawab mendidik merupakan sebagai bentuk pemberian kesejahteraan bagi anak.