Kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal dalam perspektif fiqh Siyasah

Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia serta perspektif Fiqh Siyāsah terhadap rekomendasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literature review (studi literatur), yang melibatkan analisis dan penelusuran secara rinci terhadap sumber-sumber informasi yang sudah ada dalam bentuk tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dengan mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya akan dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman Republik Indonesia dikatagorikan kedalam bentuk pengawasan eksternal yang bersifat preventif dan represif. Selain itu kekuatan hukum dari sebuah Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat imperative, tidak diperkuat dengan memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menindak tegas para Terlapor atau atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Penulis menyarankan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Ombudsman Republik Indonesia, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi juga melibatkan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyelenggara pelayanan publik yang terlibat dalam maladministrasi.