Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Banyak kalangan yang keliru dalam menafsirkan makna dari frasa yang termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 serta kurang spesifiknya regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, mengakibatkan sulitnya pemenuhan penggunaan hak di pilih bagi penyandang disabilitas yang inging mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut hukum positif?, dan Bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menurut fiqh siyāsah dustūriyyah? Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, karena data yang diperoleh melalui teknik library research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang detail yang membahas mengenai regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang di analisis menggunakan teori disabilitas dan pemilu. Selanjutnya data tersebut diolah kembali serta di analisis menggunakan perspektif fiqh siyāsah dustūriyyah mengenai syarat kepemimpinan dalam islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, ketentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Pasal 6 UUD NRI 1945 yang berbunyi “mampu secara jasmani dan rohani” ini tidak serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap kaum disabilitas yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sejatinya, penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Kedua, jika hal tersebut di analisis dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyyah, maka menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh KH. Afifuddin Muhajir, persyaratan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik atau panca indera tergolong ke dalam syarat ideal, yang mana berbeda dengan syarat pokok yang wajib dipenuhi oleh seseorang ketika ingin mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila syarat ideal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi suatu masalah yang berarti, karena yang wajib dipenuhi terlebih dahulu adalah syarat pokok daripada pencalonan presiden dan wakil presiden. Sejalan dengan uraian diatas, penulis ingin memberi saran kepada pembuat undang ketika merumuskan suatu peraturan, alangkah baiknya jika dapat menegaskan serta menspsifikkan perihal syarat serta klasifikasi penyandang disabilitas apa saja yang diperbolehkan untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Lantaran hal tersebut akan memberikan suatu kejelasan bagi penyandang disabilitas yang ingin berpartisipasi serta mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.