Politik polulis desa dalam kebijakan kepala desa Kandangsemangkon Paciran Lamongan

Penelitian ini membahas kepemimpinan populis yang diterapkan oleh Kepala Desa Agus Mulyono di Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan, dengan fokus pada progam-progam populis dalam bidang ekonomi dan sanitasi, terutama pada progam desa wisata serta pengelolaan sampah dan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi politik populisme Agus Mulyono dalam mempertahankan kekuasaan di Desa Kandangsemangkon. Menggunakan teori Kurt Weyland untuk melihat strategi populis sebagai bertahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan, kebijakan yang dilakukan oleh Agus Mulyono di Desa Kandangsemangkon termasuk kebijakan populis sebagai strategi bertahan, terbukti dengan kepemimpinan yang karismatik dan personalistik. Agus dikenal sebagai pemimpin karismatik yang menarik perhatian masyarakat dengan kepemimpinan yang kuat dan mendapatkan bantuan pemerintah. Pada periode pertama (2015-2016), meski tanpa APBD, ia membangun desa dengan memanfaatkan PNPM dan BUMDes, serta melobi pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas hidup di Kandangsemangkon. Agus juga dikenal sebagai pemimpin personalistik dengan memperkuat ikatan emosional, dan mendengarkan keluhan mereka, meningkatkan kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Dalam menentukan kebijakan, Agus tidak terikat oleh partai politik atau golongan tertentu Meskipun ada pandangan bahwa Agus dekat dengan elit. Namun, memiliki hubungan yang dekat dengan elit hanya digunakan sebagai membangun citra positif dan tidak berbanding lurus dengan implementasi sehingga kebijakan yang diambil sehingga masih memiliki titik lemah. Penelitian ini membahas populisme yang diterapkan oleh Agus Mulyono dan pelaksanaan progam-progam populis yang meliputi bidang ekonomi dan sanitasi. Fokus utama adalah progam desa wisata dan penglolaan sampah serta limbah. Kebijakan yang diambil kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan implementasi, yang menyebabkan ketidak puasan dan kurangnya dukungan terhadap kebijakan yang diambil.