Analisis akuntabilitas dan transparansi pada pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Tambak Rejo, Kabupaten Sidoarjo

Penerapan pengelolaan keuangan desa yang memiliki akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan pelayanan serta memunculkan inisiatif pemberdayaan masyarakat desa yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Tambak Rejo masih mempunyai permasalahan dalam mengelola dana desa. Kemampuan dan integritas aparatur desa sangat diperlukan karena pengelolaan keuangan desa sangat rawan dan berisiko terjadinya korupsi. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam PerspektifEkonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan desa telah mematuhi peraturan yang berlaku, dengan fokus mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam Penelitian ini, data disusun, diklasifikasikan, dianalisis, dandiinterpretasikan dengan menggunakan metodologi Penelitian lapangan, mengadopsi pendekatan kualitatif, dan menerapkan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan alokasi dana desa. Prosedur pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Tambak Rejo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan visi misi mereka, dan juga sesuai peraturan yang berlaku. Namun, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan atau musyawarah desa sedikit kurang antusias yang disebabkan karena kurangnya pemahaman betapa pentingnya musyawarah desa dilakukan agar tujuan desa bisa tercapai. Dan dengan menerapkan prinsip Ekonomi Islam, pemerintah desa dapat menyeimbangkan urusan duniawi dan juga akhirat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, di mana seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam untuk mengelola keuangan desa.