Reformulasi kewenangan lembaga negara dalam penguatan ideologi Pancasila

Tesis yang berjudul Reformulasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Penguatan Ideologi Pancasila adalah penelitian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah reformulasi kewenangan lembaga dalam penguatan ideologi Pancasila dan penataan system kelembagaan dalam penguatan ideologi Pancasila. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang akan menilik adanya lembaga Negara yang perlu direformulasi lembaga tersebut seperti BPIP, Lemhannas, Direktorat Bina Ideologi dan lembaga yang lain. Adapun pendekatan yang kami pakai yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengkajian dari aspek keberadaan lembaga Negara baru dalam hal ini BPIP yang secara eksistensi tugas dan fungsinya terdapat kesamaan dengan lembaga Negara yang telah ada sebelumnya yakni Lembaga Ketahanan Nasional dan Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebutlah yang kemudian memberikan kesan adanya kegemukan organ kelembagaan yang pada hakikatnya tugas dan fungsi penguatan ideologi Pancasila tersebut cukup diberikan pada satu Lembaga Negara saja. Oleh sebab itu, dalam rangka menghilangkan kesan kegemukan organ kelembagaan dan membangun idealitas eksistensi kelembagaan perlu dilakukan penataan kelembagaan dalam rangka untuk dapat memaksimalkan eksistensi, peran dan fungsi kelembagaan Negara yang sudah ada. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu memberikan tugas dan fungsi penguatan ideologi Pancasila ke satu lembaga Negara saja, dalam hal ini peneliti merekomendasikan untuk memberikan tugas dan fungsi tersebut kepada Lemhannas dengan cara melakukan alih fungsi dan tugas dari BPIP kepada Lemhannas.