Tinjauan yuridis terhadap hak tersangka pelanggaran lalu lintas e-tilang ditinjau dalam hukum pidana Islam: studi satuan lalu lintas Sidoarjo

Penerapan sistem E-Tilang di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ini dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penindakan manual. Namun, penerapan E-Tilang juga memunculkan beberapa pertanyaan tentang hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu bagaimana hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang secara yuridis dan bagaimana hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan Penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan E-Tilang dan hukum pidana Islam, serta buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang E-Tilang dan hak dalam hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian di Satuan Lalu Lintas Sidoarjo. Skripsi ini di olah menggunakan teori hukum fiqh muraāfa’at. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang dalam hukum yaitu: Pertama, dalam Hukum Positif terdapat Hak untuk mengetahui pasal yang dilanggar dan sanksi yang dikenakan, Hak didampingi penasihat hukum, diperlakukan adil, pembelaan, perlakuan sama di hadapan hukum, dan praduga tidak bersalah, hal ini Diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang HAM. Kedua, dalam Hukum Islam terdapat Hak hidup, tidak disiksa, Hak untuk memberikan pembelaan. hal bersumber dari yang Al-Qur'an, Hadits, ijtihad ulama. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang. Kendala tersebut antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka. Kurangnya akses terhadap pendampingan hukum. Sistem E-Tilang yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlu dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas E-Tilang. Langkah-langkah tersebut antara lain Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak tersangka pelanggaran lalu lintas. Mempermudah akses terhadap pendampingan hukum. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem E-Tilang.