Tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam eksekutorial perampasan aset di Indonesia

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum, membawa pada implikasi bahwa korporasi harus turut mempertanggungjawabkan perbuatan termasuk tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini korupsi. Yang menjadi permasalahan adalah ketiadaan dasar hukum yang mengatur akan hal tersebut. Padahal pengakuan korporasi sebagai subjek hukum sudah cukup lama. Hal ini menjadikan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap korporasi termasuk dalam penerapan sanksi perampasan aset. Keadaan tersebut menjadi urgensi latar belakang pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan konseptual atau conseptual approach, dan pendekatan sejarah atau historical approach. Penelitian ini berusaha untuk menjadikan undang-undang sebagai objek kajian. Selain itu, dalam bahasan penelitian ini juga berusaha melihat dari latar belakang dan perkembangan sejarah objek penelitian, sekaligus melakukan analisis terkait penerapan suatu konsep yang terlahir dari konsepsi teori hukum yang ada guna menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang selama ini ada di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan 1) Penerapan hukum tindak pidana korupsi oleh korporasi sebagaimana semua tindak pidana yang terdapat dalam UU Tipikor dapat dikenakan atau diberlakukan pada korporasi meski dengan beberapa pembatasan seperti tidak semua jenis sanksi dapat dikenakan pada korporasi; 2) Eksekutorial perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menjerat pelaku korporasi hingga saat ini belum diterapkan di Indonesia. Meski hukum acara yang diberlakukan untuk menjerat korporasi diatur dalam PERMA No.13 Tahun 2016, namun hal tersebut masih belum mengakomodir permasalahan terkait eksekutorial perampasan aset korporasi hingga saat ini. Atas dasar demikian dalam penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, antara lain: 1) Percepatan pengesahan RUU Perampasan aset; 2) Pembahasan lebih lanjut praktik beracara korporasi dalam RUU Perampasan aset maupun dalam KUHAP; 3) Pelaksanaan sosialisasi terpadu terkait mekanisme perampasan in rem pada penegak hukum dan masyarakat; 4) Adanya pengaturan mengenai alur koordinasi antar lembaga dalam menciptakan integrasi eksekutorial perampasan aset yang ideal oleh MA selaku lembaga yang berwenang.