DEPERSONIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Harus diakui, di negeri ini banyak dijumpai kebijakan publik yang justru ”apublik” akibat proses pembuatannya lebih banyak merefleksikan keinginan pribadi sang pemimpin atau pejabat, sekaligus mengabaikan public engagement. Dalam konteks ini, kriteria public good tidak diukur dan diobyektifikasi sesuai dengan standar akuntabilitas publik, tetapi hasil refleksi pribadi sang pejabat yang bersifat arbiter, tak semena-mena, dan imajiner. Distorsi dan anomali kebijakan publik adalah sebuah konsekuensi dari personifikasi kebijakan publik dimaksud