ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 285 K/AG/ 2006 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR :219/Pdt.G/2005/PTA. Sby, dan PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 1728/Pdt.G/2004/PA. Sby, TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN HARTA BERSAMA

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285/K/AG/2006 tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:1728/Pdt.G/2005/PA.Sby tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama? Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?.
Data penelitian dihimpun dari dokumen berkas perkara yang berkaitan dengan kasus tersebut. Walaupun merupakan penelitian dokumenter, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya juga dilakukan, guna memperdalam putusan. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan sistem pembuktian keterangan saksi dari Penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya menggunakan sistem pembuktian bukti autentik (sertifikat tanah). Kedua, Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama apabila ada pemilik/ahli warisnya memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa tersebut, Tergugat akan kalah dalam pembuktian. Karena Tergugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (bukti autentik) tersebut. Ketiga, Dasar hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama kurang tepat karena hanya dengan keterangan saksi. Saksi sendiri dalam hukum Islam harus melakukan sendiri, menyaksikan sendiri, dan melihat sendiri.
Dengan melihat perkara dalam permasalahan ini, diharapkan agar para hakim lebih teliti dan lebih mempertimbangkan dan lebih adil, arif, dan bijaksana dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, sehingga menghasilkan putusan yang baik dan permasalahan bisa selesai dengan baik. Dan bagi siapa saja agar tidak meributkan masalah pembuktian harta bersama. Apabila harta tersebut berupa tanah, segera dibalik namakan dari pihak penjual ke pihak pembeli di depan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.. Daripada menimbulkan permasalahan pada suatu hari nanti, karena harta bersama ini membawa dampak pada waktu perceraian terjadi.