Pemulihan kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : 1. Mengapa Kerugian Konstitusional yang dialami warga negara perlu Dipulihkan? dan 2. Bagaimana pemulihan kerugian konstitusional yang dialami warga negara oleh Mahkamah Konstitusi?. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Konstitusi, Kerugian Konstitusional, Pengaduan Konstitusional dan Teori Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dan didukung denga beberapa wawancara dengan pegawai Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan-alasan kerugian konstitusional itu perlu untuk dipulihkan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya, kerugian konstitusional yang dialami oleh warga negara perlu dipulihkan karena hak-hak konstitusional warga negara tersebut dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hak-hak yang dirugikan tersebut tidak segera dipulihkan maka akan berakibat ketidakpastian hukum. Salah satu lembaga negara yang dapat memulihkan hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi dengan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta berujung kepada pemulihan hak-hak konstitusional. Namun, dalam putusan tersebut terdapat juga warga negara yang masih merasa belum dipulihkan kerugiannya. Lalu bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memulihkan kerugian konstitusional tersebut dengan tetap mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini, perlu dikatakan bahwa 1. Penyempurnaan doktrin kerugian konstitusional ke depannya perlu juga ditambahkan dengan instrumen kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita dan 2. Menambahkan kewenangan constitutional complaint kepada MK agar dapat memusatkan fokus kerugian konstitusional kepada pihak-pihak yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya.