Analisis hukum islam dan yuridis terhadap perlindungan hak istri pasca cerai pada putusan nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda tentang cerai gugat akibat KDRT

Pada Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/Pa.Sda tidak ditemukan pemberian hak nafkah kepada istri yang mengalami kdrt. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan melakukan terbosan hukum, agar istri yang menggugat cerai utamanya yang mengalami kdrt dapat diberikan nafkah berupa nafkah ʻiddah dan mut’ah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode library research. Hal ini karena data utama dalam penelitian ini dihasilkan dari sumber kepustakaan atau literatur berupa dokumen putusan.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara editing, organizing, dan analyzing. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis secara deksriptif kualitatif, selanjutnya pola pikir yang digunakan adalah pola piker deduktif. Hasil penelitian menjelaskan :pertama, bentuk perlindungan hak istri pasca cerai pada putusan dengan nomor No. 2641/Pdt.G/2022/PA.Sda yang diputus secara verstek ialah dengan mengadili diluar petitum (ultra petita). Dapat dikatakan hakim dengan inisiatifnya dapat menetapkan atau memutuskan nafkah ʻiddah dan mutʼah sepanjang istri tidak terbukti nusyūz. Kedua, Dilihat dari segi hukum islam, bahwasanya perkara tersebut menunjukan hasil yang beragam. Hal ini dikarenakan didalam fiqih klasik dan KHI tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pemberian hak istri pasca cerai berupa nafkah ʻiddah dan mutʼah pada cerai gugat. Sedangkan, jika dilihat dari segi yuridis, perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo belum cukup adil dalam memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan hakim secara ex officio/ karena jabatannya (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 dapat memberikan hak istri pasca cerai berupa nafkah ʻiddah dan mutʼah selama istri tidak terbukti nusyūz kepada suami. Sesuai dengan kesimpulan diatas, hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi hakim bahwasanya istri yang menggugat cerai dan korban kdrt bisa mendapatkan nafkah berupa nafkah ʻiddah dan mutʼah selama istri tidak berbuat nusyūz.