Konsep Gender dalam undang-undang simbur cahaya pada masa Kerajaan Palembang (1639-1650)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:(1) Bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Palembang? (2) Bagaimana sejarah penulisan Undang-Undang Simbur Cahaya? (3) Bagaimana konsep gender yang terdapat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode sejarah (historis), yaitu suatu langkah merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik, dan menafsirkan data dalam rangka menegakkan fakta serta kesimpulan yang kuat. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode jenis kepustakaan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama, terciptanya suatu undang-undang tidak lepas dari bagaimana kondisi sosial, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Sama halnya dengan Undang-Undang Simbur Cahaya, terciptanya undang-undang tersebut karena dilatarbelakangi kondisi masyarakat Palembang pada masa itu. Kedua, Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan hasil gabungan dari peraturan-peraturan yang ada di beberapa marga di pedalaman Sumatera Selatan. Aturan-aturan dalam naskah ini mencerminkan upaya untuk menjaga moralitas masyarakat Palembang khususnya etika dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, Meskipun dalam pembahasannya lebih berpihak kepada perempuan, naskah ini merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan dan hak-hak perempuan dalam aspek pergaulan pernikahan dan perceraian.