Studi analisis tentang kedudukan Mediator dan Hakam dalam perkara Syiqaq

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara suami istri dalam bentuk syiqaq. Penelitian ini dilakukan untuk mejawab pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hakam setelah berlakunya Perma No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bagaimana tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq. Dan pertanyaan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan dan tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq. Setelah data terkumpul kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori/dalil yang bersifat umum tentang kedudukan dan tugas mediator dan hakam dari pendapat-pendapat yang telah ada dan dari masing-masing sumber legalitasnya Perma No.1 Th.2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan UU No.3 Th.2006 perubahan atas UU No.7 Th.1989 tentang Peradilam Agama, kemudian ditarik kesebuah simpulan untuk mengetahui kejelasan tugas dan kedudukan masing-masing lembaga juru damai tersebut. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tugas dan cara-cara yang dilakukan mediator adalah seperti yang tertera didalam Perma No.1 Th.2008, dan untuk hakam adalah seperti yang tersurat didalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35. Kemudian tentang kedudukan hakam, hal ini tidak bisa digantikan oleh mediator karena dasar legalitas hakam lebih kuat daripada mediator, yaitu antara Undang-undang dengan Perma yang hal ini bisa diketahui dari UU No.10 Th.2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan TAP MPR No.III/MPR/2000. Kemudian untuk tugas mediator dan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang lebih dikenal dengan istilah maqasidus syari'ah. Sejalan dengan hasil penelitian ini, diharapkan kepada Mahkamah Agung RI untuk mengkaji kembali terhadap Perma No.1 Th.2008, yaitu pada Pasal 4 tentang jenis perkara yang dimediasi agar juga mengecualikan jenis perkara syiqoq yang pengupayaan damainya sudah menjadi kewenangan hakam, sebagaimana pengecualian yang sudah dilakukannya pada Pasal 4 tersebut. Hal ini perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kerancuan atau tumpang tindih tugas atau peran antara mediator dengan hakam.