Keabsahan perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan perspektif hukum Islam dan hukum positif

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun dalam kedua hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun dalam praktiknya perkawinan masih melibatkan budaya masyarakat, salah satunya dari sisi penggunaan nama yang terjadi di KUA Kecamatan Rembang. Dalam hal ini, seringkali masyarakat meminta agar dinikahkan menggunakan nama yang berbeda dengan dokumen kependudukannya ketika akad nikah. Dari sini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji, yaitu terkait bagaimana praktik perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap keabsahan perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Rembang, Pegawai Pencatat Nikah, serta pasangan yang menggunakan nama berbeda pada pernikahannya dan dokumentasi yang berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti buku profil KUA, arsip dokumen nikah KUA, daftar hadir pemeriksaan nikah, serta catatan PPN. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pemikiran deduktif, yakni menguraikan terlebih dahulu isu yang bersifat umum berupa konsep perkawinan dalam hukum Islam dan positif digunakan untuk menganalisis praktik penggunaan nama yang berbeda di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk dapat ditarik kesimpulan secara khusus. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan mengikuti prosedur pencatatan nikah, yaitu mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah sampai penyerahan buku nikah. Letak perbedaannya yaitu pada penggunaan nama serta pencatatannya. Penggunaan nama yang berbeda tersebut dilatarbelakangi oleh adat dan budaya yang berlaku di masyarakat, kekhawatiran gagal dalam rumah tangga, keinginan membentuk keluarga yang harmonis, serta adanya izin dari pihak KUA; dan kedua, praktik penggunaan nama yang berbeda di KUA Kecamatan Rembang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sehingga perkawinannya dihukumi sah. Namun, praktik penggunaan nama ini tidak sejalan dengan hukum positif khususnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan pencatatan berkasnya, yaitu pada nama yang digunakan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran, yaitu: pertama, bagi pasangan yang menikah hendaknya menggunakan nama yang sama sesuai dengan identitas dalam dokumen kependudukannya; dan kedua, bagi pegawai pencatat nikah agar tidak mengizinkan praktik pernikahan tersebut, karena tidak sejalan dengan hukum positif