Disharmoni norma antara hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam

Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case approach, untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan, Pertama bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari adanya disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh, diantaranya politik hukum dari norma yang diatur serta terdapat ketidakcermatan pembentuk kebijakan. Kedua, bentuk penyelarasan disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh dengan alternatif yang termaktup dalam Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Adanya Disharmoni mekanisme hukum antara peradilan adat yang ada pada hukum adat dan peradilan syariah yang ada pada Qanun Aceh. Seyogyanya menjadi suatu kajian yang mendalam khususnya terkait beberapa kasus hukum yang sama, namun ketika menjatuhkan hukuman dengan standar hukuman yang berbeda. Karena antara hukum adat dan Qanun mempunyai standar masing masing. Problemnya, ketika hukum adat menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada hukum Qanun itu sendiri. Yang secara hirarki peraturan perundang-undangan hukum adat dibawah hukum Qanun. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan spesifik sebatas mana hukuman Adat dalam menjalankan mekanisme hukumnya.