Pandangan mahasiswa aktivis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis dalam melihat aksi besar demonstran mahasiswa se-Indonesia khususnya di kota Surabaya berkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). bagaimana independensi lembaga komisi pemberantasan korupsi setelah pemberlakuan uu no 19 tahun 2019 menurut aktifis mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, (2) bagaimana efektifitas kinerja lembaga komisi pemberantasan korupsi setelah pemberlakuan uu no 19 tahun 2019 menurut aktifis mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk dapat menjawab pertanyaan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Independensi, Efektivitas, Kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menilai bahwa perubahan Undang-Undang ini akan membawa perubahan terhadap independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dimana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diawasi oleh badan Eksekutif melalui kebijakan Dewan Pengawas yang masuk dalam ranah kinerja KPK seperti memberikan atau tidak memberikan izin untuk penyadapan, pengeledahan, dan penangkapan, yang seharusnya menajadi hak wilayah pengawasannya jika merujuk pada Undang-Undang yang lama yaitu Nomor 30 Tahun 2002 dimana KPK begitu leluasa dalam mengawasi kinerja Instansi Pelayanan Publik. Serta kinerja KPK tidak begitu efektif dikarenakan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penangkapan dan kegiatan tersebut menurut pandangan mahasiswa aktivis justru malah mengulur waktu dan terkesan memberikan kesempatan kepada para pelaku korupsi untuk menghilangkan barang bukti. Para aktivis juga menilai skeptic akan kinerja KPK paska perubahan kedua UU tersebut.