Urgensi sistem proporsional terbuka terbatas dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia perspektif fiqh siyasah: studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022

Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang di dalamnya menggunakan tiga pendekatan, antara lain, case approach, conceptual approach dan statuta approach. Kemudian library research dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Dari judul tersebut, maka dimunculkan dua rumusan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut: (1) Bagaiamana urgensi sistem proporsional terbuka terbatas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022?, (2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang urgensi sistem proporsional terbuka terbatas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia?. Hasil penilitian ini menyimpulkan: pertama, penyelenggaraan pemilihan umum saat ini didasarkan kepada demokrasi yang rapuh yang secara tidak langsung melemahkan peran pemilih serta peran partai politik, sehingga menurunkan kualitas pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karenya diperlukan evaluasi dan perbaikan atas sistem penyelenggaraan pemilu saat ini dan solusi yang ditawarkan adalah sistem proporsional terbuka terbatas. Kedua, salah satu esensi penyelengaraan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Wakil rakyat dituntut untuk mampu membicarakan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat serta memberikan solusi atas persoalan tersebut, sehingga diperlukan wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai. Namun pada praktiknya, sistem pemilu yang saat ini digunakan telah menggeser persaingan kontestasi pemilu yang berdasarkan ide, gagasan dan kompetensi menjadi persaingan kontestasi yang berdasarkan popularitas seseorang serta finansial yang besar. Di dalam agama Islam wakil rakyat atau seorang pemimpin yang demikian tidak diperkenankan dijadikan sebagai wakil rakyat atau pemimpin karena tidak memiliki kapasitas serta kompetensi yang memadai.Akhir dalam tulisan ini, penulis memberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk mengkaji ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang diterapkan saat ini yaitu dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional terbuka terbatas.