Relevansi putusan hakim pada perkara no. 0470/Pdt.p/2023/pa.pas tentang dispensasi nikah dengan maqaaṣid shari’ah dan perma no. 5 tahun 2019

Penelitian ini membahas permaslahan Perkara Nomor 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas tentang Dispensasi Nikah, Dalam prakteknya, majelis hakim mengabulkan perkara ini dengan alasan pemohon dan anak pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil. Dari Penelitian Ini memuat dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Pertimbangan Hukum Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas. Kedua, Bagaimana Relevansi Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas dengan Maqāṣid Sharī’ah dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Mengetahui pertimbangan hukum perkara dispensasi nikah putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas dan Mengetahui relevansi pertimbangan hakim pada putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas dengan Maqāṣid Sharī’ah dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Jenis penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti dan menelaah bahan pustaka berupa putusan, pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dilakukan analisis dengan teknik deskriptif untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian, dengan teknik tersebut peneliti akan menggambarkan penetapan Nomor 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas kemudian menganlisis menggunakan hukum islam, dan selanjutnya menarik kesimpulan
Hasil penelitan ini mendapatkan kesimpulan bahwa: Pertama, Putusan No. 0470/Pdt.P/2023/PA.Pas faktor utama dalam perkara ini, antara lain lamanya masa pertunangan, belum adanya kehamilan, kesiapan calon suami dalam memenuhi tanggung jawab keluarga, dan persetujuan rencana pernikahan dari kedua belah pihak orang tua. Kedua, dalam penetapan perkara dispensasi penerapan metode maqāṣid sharī’ah dalam pengambilan keputusan terbukti sangat relevan dan dalam penerapan PERMA terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan prosedur akan tetapi hakim tetap mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan aspek lain yang relevan dalam perkara tersebut. Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti berharap dari hasil penelitian tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas, sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan bentuk implmentasi hukum Islam terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.Penulis menyampaikan beberapa saran penting. Pertama, kepada anak muda yang ingin menikah harus memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang digariskan oleh hukum Islam dan kerangka hukum Indonesia, sehingga mematuhi standar hukum. Kedua, majelis hakim pengadilan agama harus mengkaji dengan cermat alasan disetujuinya permohonan dispensasi nikah. Ketiga, bagi pemerintah setempat ataupun pejabat KUA dalam hal ini secara serempak ikut andil dan rutin memberikan penyuluhan terkait pernikahan dini.