Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan perma no. 3 tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadlan Agama Mojokerto

Skripsi ini bertujuan untuk membahas analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam penelitian ini berusaha menjawab berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Pertama, bagaimana penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Kedua, bagaimana analisis maṣlaḥah mursalah terhadap penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (field research) yang didukung dengan penelitian normatif dan dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan dengan melibatkan wawancara dengan hakim dan juga beberapa data putusan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2022. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan yakni sumber data pimer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2022 sudah diterapkan pada perkara cerai gugat. Akan tetapi, penggunaan hak ex officio hakim tersebut hanya diterapkan sebatas pada pemberian nafkah anak atau hadanah. Tidak diterapkannya penggunaan hak ex officio hakim untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasari pada kenyataan bahwa di dalam persidangan seringkali perempuan tidak membuktikan secara jelas keadaan ekonomi suami. Kategori maṣlaḥah terkait penggunaan hak ex officio hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai perlindungan hak perempuan perkara cerai gugat, antara perkara satu dengan yang lain dapat berbeda-beda, bergantung pada pokok permasalahan yang dihadapi dalam setiap perkara.. Tidak digunakannya kewenangan hak ex officio yang dimiliki oleh hakim dalam memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah didasarkan pada pertimbangan yang telah sesuai dengan syarat-syarat maṣlaḥah mursalah yang dikemukakan oleh para ulama. Berdasarkan fakta tersebut, penulis merekomendasikan agar Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perceraian dapat lebih mempertimbangkan segala aspek yang dapat digunakannya untuk memberikan hak-hak perempuan dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku.