Pertimbangan hakim dalam tindak pidana prostitusi suami menjual istrinya dengan tujuan fantasi seks menurut undang-undang ite dan hukum pidana islam: studi putusan nomor 129/Pid.Sus/2020/PN.Tbn

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan model logika deduktif dan silogisme dalam menganalisis bahan hukum, premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor adalah fakta hukum. Kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, Dalam menjatuhkan hukumannya hakim harus mempertimbangkan dari segala segi aspek yang menyangkut dengan prostitusi, terutama yang dilakukan oleh suami yang menjual istrinya,mulai dari keadaan istri, keluarga dan dan lingkungan sekitar. Hakim menjatuhkan putusan mengunakan pasal 296 KUHP kurang tepat karena apabila didasarkan pada fakta dalam persidangan yang memperlihatkan bahwa seharusnya terdakwa tidak didakwakan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan JPU. Apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya perbuatan terdakwa adalah melanggar kesusilaan melalui media sosial sebagaimana terdapat pada pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kedua, Ketentuan pidana dalam perspektif hukum Islam yang terhadap kasus prostitusi suami menjual istrinya ialah diharamkan dan dilarang karena bertentangan dengan syara’. Sanksi pidana dalam hukum Islam terhadap terdakwa adalah jarimah ta’zir.
Disarankan agar Jaksa harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengidentifikasi barang dakwaan karena keputusan hakim sebenarnya tergantung pada keakuratan barang dakwaan. Kepada Lembaga Hukum agar giat untuk memberantas aksi prostitusi tersebut. Karena pekerjaan tersebut dapat merusak moral dan merusak citra bangsa kita