Pemenuhan hak politik kelompok disabilitas menurut UU no.8 tahun 2016 oleh KPUD Kota Surabaya pada Pilkada serentak 2020

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya KPUD Kota Surabaya dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016? (2) Bagaimana bentuk kehadiran Negara dalam memenuhi hak politik pada pilkada surabaya 2020 seudah sesuai dengan UU no.8 Tahun 2016?Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip – prinsip Demokrasi menurut Miriam Budiardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil penjabaran prinsip demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Upaya KPUD dalam pemenuhan Hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip demokrasi menjamin pelaksanaan HAM,Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, Kebebasan Pers, pemisahan antara Negara dan HAM, Pembagian kekuasaan Negara dan mekanisme Checks and Balance, serta prinsip kesukarelaan dalam Negara Demokrasi, Akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Supremasi Hukum karena masih terjadinya Diskriminasi Politik pada masyarakat penyandang disabilitas (2) Berdasarkan hasil penjabaran prinsip demokrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran Negara dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh Negara sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016, sesuai dengan prinsip demokrasi dalam menjamin pelaksanaan HAM