Perlindungan hukum terhadap perempuan miskin dalam memilih calon suami di desa Tunggulsari kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung

Perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral yang membentuk ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam hal perkawinan, perempuan memilik hak yang sama seperti laki-laki. Perkawinan yang didasari atas paksaan akan menimbulkan perceraian. Skripsi ini ditulis untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana proses yang dilakukan perempuan miskin dalam memilih calon suami di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Bagaimana strategi yang dilakukan perempuan miskin dalam mempertahankan pilihan calon suaminya di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Dimana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dari lapangan yang guna untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan miskin dalam menentukan calon suami di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Teknik yang digunakan untuk menggali data melalui wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa perempuan miskin di Desa Tunggulsari masih banyak yang tidak memiliki ruang kebebasan menentukan calon suami yang akan dinikahinya. Pengakuan dari perempuan miskin di Desa Tunggulsari adalah orang tua yang masih sangat mempercayai adat jawa setempat dan masalah ekonomi dan sosial lainnya. Namun juga terdapat perempuan miskin di Desa Tunggulsari yang memiliki ruang kebebasan dan kesempatan untuk mempertahankan calon suami pilihannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perempuan miskin di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung masih banyak yang tidak memiliki ruang kebebasan menentukan dan memilih sendiri calon suaminya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu perkawinan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua mempelai bukan atas dasar paksaan.