Dinamika pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak Babupaten Bojonegoro

Dahlia, Nelly (2023) Dinamika pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak Babupaten Bojonegoro. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabay.

[thumbnail of Nelly Dahlia_02040422023.pdf] Text
Nelly Dahlia_02040422023.pdf

Download (3MB)
[thumbnail of Nelly Dahlia_02040422023_Full.pdf] Text
Nelly Dahlia_02040422023_Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 25 April 2027.

Download (3MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan dua rumusan masalah (1) Bagaimana dinamika prosedur dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro, (2) Bagaimana hambatan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bojonegoro. Pada rumusan masalah yang pertama dianalisis menggunakan teori perundang-undangan Maria Farida Indarti sebagai tolak ukur sejauh mana proses dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Ilmu Hukum Empiris dengan pendekatan sosiological juriprudence. Hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa Perda insiatif DPRD tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro mengalami dinamika yang panjang sejak tahun 2017 yang dimana pada tahap pembahasan terdapat kepentingan-kepentingan tiap kelompok, diantaranya: penolakan dari organisasi masyarakat sipil karena Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki perda tentang pelayanan perempuan dan anak, DP3AKB selaku pelaksana kebijakan meminta agar perda tersebut dibagi menjadi 3 perda lagi. Faktor-faktor penghambat dalam pembentukam raperda tersebut berasal dari internal, yaitu: Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait, anggaran yang kurang memadai. Dan faktor eksternal yaitu: Benturan wewenang antara instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak jelas dan sistematis.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Perundang-undangan; pengarusutamaan gender; perempuan dan anak
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Nelly Dahlia
Date Deposited: 25 Apr 2024 07:59
Last Modified: 25 Apr 2024 07:59
URI: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/69843

Actions (login required)

View Item
View Item