Pendampingan akses pembiayaan koperasi wanita dalam rangka fasilitasi perkuatan permodalan: Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sidorajo, dan Kota Surabaya

Sebagian besar pengurus Koperasi Wanita di Kabupaten Sumenep, Sidoarjo, dan Kota Surabaya selain kurang memiliki kapasitas pengetahuan tentang penyusunan proposal pengajuan dana bergulir juga tidak memahami aturan main tentang program dana bergulir. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 yang menjadi aturan dasar program dana bergulir adalah suatu keniscayaan bagi setiap koperasi yang telah dua kali menerima bantuan dana hibah keuangan untuk dapat mengakses dana bergulir. Peraturan ini dibuat sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk tetap berupaya memperkuat perekonomian masyarakat Jawa Timur melalui lembaga koperasai wanita. Kekurangan yang demikian menggambarkan suatu kelemahan. Kelemahan teoretis dan praktis mereka tentang ketentuan dana bergulir dan prosedur pengajuan dana bergulir dapat direduksi bahkan diatasi melalui pendampingan klasikal dan non-klasikal. Pendampingan dari tim akademisi, karenanya, menjadi bagian penting yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam upaya memperkuat permodalan koperasi wanita melalui akses pembiayaan dana bergulir. Sekalipun kelemahannya dapat direduksi bahkan diatasi, namun ada satu hal penting yang tetap menjadi kendala bagi kalangan pengurus koperasi wanita, yaitu keharusan jaminan aset sebagai persyaratan pokok yang tidak dapat dihindari. Sebagian besar koperasi wanita dampingan tidak memiliki baik jaminan yang memadai maupun tambahan margin fee (bunga) jika masih harus dijaminkan melalui PT. Jamkrida. Keluhan semacam ini tentu menjadi bahan renungan bahkan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan tentang kemungkinan peniadaan jaminan atau minimalisasi rasio nilai jaminan.