MORAL KIAI POLITIK : STUDI RELASI KIAI DAN POLITIK DI JAWA TIMUR

Kiai sebagai native leader memiliki otoritas kultural, sosial, ekonomi dan politik sebagai penerapan nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang tertanam dalam fitrah manusia. Untuk mengungkap eksistensi moral dipanggung politik, penelitian disertasi ini berpijak pada rumusan masalah yaitu; pertama; bagaimana relasi kiai dan politik?, kedua; bagaimana perilaku kiai politik di Jawa Timur? dan ketiga; bagaimana implikasi moral kiai politik di Jawa Timur
Melalui paradigma kritis dengan pendekatan perilaku sosial George Ritzer dan strukturasi Anthony Gidden, penelitian ini menggambarkan yaitu pertama; relasi kiai, moral dan politik tidak dapat dipisahkan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan perilaku politik yang bersih melalui bangunan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan sebagai cerminan sifat-sifat mulia. Oleh karena itu, kiai (sebagai manifestasi moral) dan politik bersifat integratif. Kiai sebagai kontrol moral perilaku politik dan politik memberikan lahan kemajuan dan pengembangan pesantrennya.
Kedua; penelitian ini menggambarkan tiga tipologi kiai politik yaitu kiai makelar, kiai pejabat dan kiai (terkena) kasus. Pertama; kiai makelar politik (political broker) yang mencari keuntungan dalam berbagai kepentingan. Kedua; kiai pejabat yang hanya sekedar berorientasi mencapai kecukupan materi individual. ketiga; kiai (terjerat) kasus. kiai yang terjerembab dalam kubangan kasus yang jauh dari nilai-nilai moral, karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya.
Ketiga; implikasi moral perilaku kiai politik dijelaskan melalui tipologi moral kiai politik sebagai aktivitas jiwa yang termanifestasi dalam tindakan, yaitu moral mediatif-transaksional, administratif-manipulatif dan pragmatis-faksionis. Pertama; kiai dengan moral mediatif-transaksional menganggap bahwa politik adalah media networking pesantren untuk mencapai kekuasaan dan material sekalipun “dengan jual–beli moral. Kedua; kiai dengan moral administrasi-manipulatif menganggap aturan administrasi menjadi harga mati yang harus ditaati dan sesuai dengan aturan kenegaraan, sekalipun dengan cara-cara manipulatif yang tidak mengandung nilai moral. Ketiga; kiai dengan moral pragmatis-faksionis yang menonjolkan diri dengan cara-cara pragmatis-oportunistis. Tindakan moral politiknya berbasis finansial pribadi atau golongannya sehingga tidak mencerminkan bentuk kesadaran moral ketuhanan maupun moral kemanusiaan.