MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI ISLAM

Indonesia tercatat pernah menjadi Negara yang mampu berswasembada pangan. Indonesia pernah mampu memenuhi bahan pangan pokok yaitu beras, sehingga tidak perlu mendatangkan dari luar. namun prestasi itu tidak berumur panjang. Sekalipun wilayah Indonesia terkenal subur namun sungguh memprihatinkan jika dalam masa-masa sekarang ini justru kesulitan untuk mendapatkan hasil pangan yang diperoleh dari bumi Indonesia sendiri. Berbagai komoditi satu persatu harus didatangkan dari luar negeri. Jika dahulu hanya buah-buahan tertentu saja yang didatangkan dari luar karena di Indonesia memang tidak ada, namun sekarang ini sayur mayur, daging sapi sampai bumbu masakan seperti cabai, bawang dan garam juga harus didatangkan dari luar negeri. Globalisasi tidak dapat dipungkiri ikut memperderas serbuan barang-barang dari luar. Apalagi setelah Indonesia bergabung dan meratifikasi berbagai perjanjian baik regional maupun internasional yang melarang adanya hambatan keluar masuk barang dari suatu negara ke negara lain sampai kebijakan bebas tarif. Pasar bebas telah membuat banyak komoditi harus berhadap-hadapan dengan barang atau komoditi dari luar. Dari berbagai persoalan yang muncul yang merupakan implementasi dari sistem ekonomi saat ini (kapitalis), maka ini akan menjadi tantangan bagi sistem ekonomi alternatif yaitu Islam. Ketika berbicara bagaimana Islam mengatasi persoalan pertanian sekaligus pangan secara umum, maka pembahasannya harus dibedakan antara problem ilmu ekonomi dan problem sistem ekonomi. Seringkali ketika membahas bagaimana Islam menyelesaikan ekonomi ini maka bahasannya menjadi menyempit seputar soal kurma saja. Sesungguhnya Islam adalah agama ruhiyah dan siyasiyah (politis), artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya saja dalam lingkup ibadah mahdhoh, namun Islam juga mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Cakupan ibadah meliputi bagaimana aturan interaksi manusia satu dengan lainnya, dalam urusan ekonomi, kenegaraan, pendidikan, sosial dan hukum.