Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, dan layanan sanitasi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2018-2022

Kemiskinan memiliki perspekif multidimensi yang tidak bisa diatasi hanya dengan satu kebijakan saja, melainkan perlu kebijakan multisektor agar dapat menekan angka kemiskinan. Permasalahan terkait kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya lapangan pekerjaan, pelayanan sanitasi yang kurang, dan berbagai faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh TPT, IPM, ketimpangan pendapatan dan layanan sanitasi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistk Provinsi DKI Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan diolah menggunakan software Eviews10. Metode analisis regresi data panel menguji model terbaik yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pada penelitian ini model yang terbaik yaitu menggunakan Fixed Effect Model (FEM).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan dan layanan sanitasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018-2022. Indeks pembangunan manusia dan layanan sanitasi menunjukkan arah yang tidak sejalan dengan teori yang dimana mempengaruhi angka kemiskinan menjadi naik. Sedangkan secara simultan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan dan layanan sanitasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018-2022.
Penelitian ini memberi rekomendasi kepada pihak pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pemerataan akses pendidikan serta layanan sanitasi. Kebijakan yang inklusif terutama di wilayah yang belum memadai, seperti Kabupaten Kepulauan Seribu maupun di Kota Jakarta Utara untuk menekan angka kemiskinan pada Provinsi DKI Jakarta.