Dari normalisasi hingga sanksi politik: makna politik uang bagi pemilih buruh di Pemilu legislatif tingkat lokal

Sikap apatisme publik mengenai politik uang ketika pemilu merupakan implikasi dari kegagalan elit dalam fundamental demokrasi. Narasi tersebut mengkonfirmasi argumen yang telah dikonstruksikan oleh Burhanuddin Muhtadi menyoal normalisasi politik uang. Dalam dasawarsa terakhir terjadi luapan artikel akademik dan non-akademik mengenai politik uang, tetapi tidak banyak yang spesifik membahas tentang makna politik uang bagi pemilih buruh. Penelitian ini menyediakan jawaban empiris atas pemaknaan politik uang bagi pemilih buruh di wilayah Desa Keboharan yang termasuk dalam DAPIL 4 Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan metode riset kualitatif yang bersifat individual dan observasional. Aplikasi metode tersebut menjadi pijakan roda penelitian dan menghasilkan temuan yang konsisten dengan pertanyaan langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa politik uang tidak hanya menjadi normal baru dalam pemilu kita, tetapi lebih ekstrim dari itu politik uang dimaknai sanksi politik, yaitu sebagai momen pembalasan bagi sebagian kalangan pemilih untuk melampiaskan hasrat pribadi mereka atas ketidakpercayaan dan penyelewengan elit penguasa sebelumnya. Sumber data didapatkan melalui dua bagian, yakni data primer dengan cara terjun wawancara informan dan observasi, kemudian data sekunder dengan dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Studi ini juga menjadi penegasan bahwa sistem porporsional terbuka turut berkontribusi atas maraknya politik uang sebab personal votes menjadi tuntutan utama persaingan internal bagi kandidat sesama partai untuk bisa lolos proses elektoral. Oleh karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya membutuhkan segelintir suara untuk mengalahkan lawan separtainya. Politik uang merupakan mekanisme tahap akhir seorang caleg dalam rangka meyakinkan dan memberikan nilai lebih di mata pemilih daripada pesaing internal.