Relasi politik dan ekonomi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono V tahun 1823-1855 M

Penelitian ini memiliki fokus terhadap fenomena politik dan ekonomi yang terjadi pada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono V (1823-1855 M). Dengan mengacu pada tiga focus pembahasn utama, yakni: (1) Bagaimana kondisi politik dan ekonomi Pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta menjelang suksesi Sultan Hamengkubuwono V sebelum tahun 1823 (2) Bagaimana kebijakan ekonomi di Kesultanan Ngayogyakarta masa Sultan Hamengkubuwono V? (3) Bagaimana dampak kebijakan ekonomi bagi masyarakat Kesultanan Ngayogyakarta masa Sultan Hamengkubuwono V tahun 1823-1855 M? Pendekatan yang digunakan memakai disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi sebagai alat bantu dalam memotret objek yang dibahas. Ilmu politik di sini berperan untuk melihat kondisi dan sistem Pemerintah Kesultanan Ngayogyakarta, sedangkan ilmu ekonomi befungsi untuk memahami kegiatan ekonomi di wilayah kesultanan seperti mata pencaharian penduduk, perpajakan, pertanian, dan lainnya. Penelitian ini memakai teori Didik J. Rachbini tentang Redistributive Combines dan teori kuasa Miriam Budiardjo, sebagai analisis fenomena yang juga relevan dengan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang dipakai ialah metode sejarah (heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi) dan dalam memperoleh data digunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini dapat ditemukan kesimpulan bahwa relasi antara politik dan ekonomi di Kesultanan Ngayogyakarta meliputi: (1) intervensi Pemerintah Eropa (Inggris dan Belanda) dalam Kesultanan Ngayogyakarta yang dimulai sejak masa Sultan Hamengkubowono III (1812-1814 M) menegaskan hubungan politik-ekonomi yang tidak bisa terpisahkan, seperti dalam persoalan sewa tanah, perdagangan, dan mata uang; (2) kebijakan ekonomi seperti bidang pertanian, perdagangan, perpajakan, dan peternakan, baik produk kesultanan maupun Belanda adalah resolusi dalam mengembalikan kondisi ekonomi pasca perang secara masif; (3) dampak dari kebijakan buatan pemerintah kesultanan dan Pemerintah Belanda memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positifnya kondisi ekonomi kembali pulih dengan modal dari pengusaha swasta dalam praktik sewa tanah, sedangkan dampak negatifnya ialah dominasi ekonomi yang dikendalikan oleh para pengusaha swasta dan penguasa, akibatnya rakyat biasa bekerja dengan upah rendah karena minimnya pengetahuan dan modal, sehingga pemerataan ekonomi yang tidak merata kepada rakyat kecil memicu ketidakadilan yang berujung pada pemberontakan dan kriminalitas.