Sistem ekonomi kerakyatan dalam al-Qur'an perspektif Tafsir Nusantara

Penelitian ini dilakukan karena pentingya memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, yang dalam beberapa dekade terakhir sistem ekonomi kerakyatan telah muncul sebagai alternatif dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, sistem ini sering dihadapkan pada tantangan, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi. pemahaman yang mendalam tentang sistem ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan lain-lain. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penafsiran ayat-ayat ekonomi kerakyatan dalam tafsir Nusantara, 2) bagaimana keterkaitan ayat-ayat ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi kerakyatan. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan sistem ekonomi kerakyatan dalam tafsir Nusantara dan menganalisis penafsiran ayat-ayat ekonomi kerakyatan, serta menjelaskan keterkaitannya dengan sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), menggunakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode maudhu’i (tematik), yaitu metode penafsiran yang mencari jawaban atas al-Qur’an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki tema atau topik yang sama atau tujuan yang sama, yang memperhatikan urutan tertib turunnya ayat tersebut, asbabun nuzulnya, keterkaitannya satu ayat dengan ayat lainnya dan hal lain yang dapat membantu memahami ayat, kemudian menganalisanya secara teliti dan menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mufassir Nusantara yang digunakan dalam penelitian ini tidak secara spesifik menyebutkan dan menafsirkan ayat tertentu sebagai bentuk ekonomi kerakyatan. Namun demikian, mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung indikator-indikator ekonomi kerakyatan, yaitu perintah ta’awun atau tolong menolong dalam kebaikan yang diimplementasikan dengan dibentuknya koperasi, pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, perintah bekerja keras yang ditandai dengan berkembangnya UMKM sebagai pendorong utama ekonomi kerakyatan, dan pemerataan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memastikan bahwa keuntungan, kesempatan, dan akses sumber daya didistribusikan dengan adil kepada seluruh masyarakat.