Sistem pengamanan transaksi digital berbasis Blockchain: perspektif konsep maqāṣid al sharī’ah Imam al Shāṭibi

Penelitian skripsi berjudul “Sistem Pengamanan Transaksi Digital Berbasis Blockchain: Perspektif Konsep Maqāṣid al-Sharī’ah Imam al-Shāṭibi” merupakan hasil dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan manfaat yang diberikan oleh teknologi blockchain ketika diaplikasikan dalam sektor ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini menganalisisnya berdasarkan konsep maqāṣid al-sharī’ah menurut Imam al-Shāṭibi. Metode yang diterapkan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, informasi tersebut diolah dan disusun dalam bentuk deskripsi dengan pendekatan pola pikir induktif. Pendekatan ini mengambil pernyataan yang bersifat spesifik untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Penelitian ini menghasilkan analisis terhadap manfaat-maslahat penggunaan teknologi blockchain dalam dinamika ekonomi syariah, yang memberikan berbagai keuntungan signifikan untuk kesejahteraan manusia, sehingga termasuk sebagai kemaslahatan. Teknologi blockchain tidak hanya meningkatkan kemudahan operasional transaksi digital, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap harta kekayaan dalam bentuk token yang dihasilkan dari proses digitalisasi aset riil. Berdasarkan analisis dalam perspektif maqāṣid al-sharī’ah menurut Imam al-Shāṭibi, efisiensi dan keamanan yang diberikan oleh teknologi blockchain terhadap data dan informasi dalam buku besar transaksi digital dapat dikategorikan sebagai kebutuhan ḥājiyyah. Penggunaannya yang memfasilitasi transaksi cryptocurrency adalah kebutuhan taḥsīniyyah, tetapi disoroti sebagai perusakan agama karena keharamannya. Perlindungan yang diberikan terhadap token aset nyata dan kemanfaatannya secara keseluruhan mengangkat status teknologi ini sebagai kebutuhan ḍarūriyyah min jānibi al-‘adam (dalam segi menolak kerusakan). Berdasarkan kesimpulan tersebut maka sebagai saran bagi akademisi selanjutnya supaya melanjutkan penelitian dengan memfokuskan objek pada aspek keabsahan menurut hukum positif di Indonesia dan mempertimbangkan aspek perpajakannya. Bagi pemerintah, diharapkan untuk dapat mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur aspek perpajakan terkait teknologi blockchain. Bagi Masyarakat umum maupun khusus seperti yang menggeluti bisnis, hendaknya untuk segera berkenalan dan mempelajari teknologi blockhain supaya dapat mengaplikasikannya pada bidang yang digelutinya, khususnya pada dunia bisnis.