Pertanggungjawaban pengganti terhadap pidana pencurian oleh orang dalam gangguan jiwa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: studi kasus di Polsek Baureno Bojonegoro

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dianggap tidak mampu melakukan pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukannya. Hal tersebut berdasarkan “Pasal 44 KUHP yang berbunyi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dalam hukum islam, seseorang yang memiliki gangguan jiwa mendapatkan perlakukan yang khusus karena tidak dianggap sebagai mukhallafah dan keluargalah yang menjadi penanggungjawab pengganyi terhadap perbuatan yang dilakukan orang dalam gangguan jiwa tersebut. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah: bagaimanakah pertanggungjawaban pengganti terhadap pidana pencurian oleh orang dalam gangguan jiwa dalam hukum islam dan hukum positif dan bagaimanakah praktik pertanggungjawaban pengganti terhadap pencurian oleh orang dalam gangguan jiwa di Polsek Baureno Bojonegoro?