Analisis yuridis terhadap praktik rafa’ oleh modin di lima kantor urusan agama Kabupaten Bangkalan

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rafa’ oleh Modin di lima KUA Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : bagaimana praktik rafa’ oleh modin di lima KUA di Kabupaten Bangkalan, serta bagaimana bagaimana analisis yuridis terhadap praktik rafa’ oleh modin di lima KUA Kabupaten Bangkalan. Data penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik field research dan menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai praktik Rafa’ oleh Modin di lima KUA Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis yuridis , yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya Pelaksanakan pernikahan yang dilakukan di lima Kecamatan Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yaitu pelaksanaan praktik rafa’ yang dilakukan oleh modin, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap prosedur perkawinan yang telah ditetapkn oleh pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya sosoalisasi antara Pegawai Pencatat Nikah, aparat desa, tokoh masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri mengenai prosedur pernihakan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga disebabkan karena kebanyakan masyarakat Bangkalan masih memahami ketentuan perkawinan yang masih menekankan kepada ajaran kitab-kitab yang ada dalam hukum islam, sehingga hal tersebut menyulitkan untuk membuat aturan yang telah ditetapkan pemerintah berjalan dengan efektif. Di samping itu juga disebabkan karena kebiasaan masyarakat Bangkalan untuk melangsugkan pernikahan yang diakadkan oleh kiyai atau modin sehingga proses rafa’nyapun dilakukan oleh kiya/modin. Serta Secara yuridis proses perkawinan seperti kasus diatas yaitu pelaksanaan rafa’ yang dilakukam oleh modin dan proses pencatatan nikah yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam Pasal 2 UUP No 1 tahun 1974, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1) samapi (4) Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018