Analisis yuridis terhadap pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sidoarjo tentang hak wali nikah bagi anak hasil nikah siri yang tidak diakui oleh ayah biologis: multicase studi kasus KUA Kabupaten Sidoarjo

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan dan apa yang menjadi dasar kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap penentuan wali nikah anak yang tidak diakui oleh ayah biologisnya dari hasil pernikahan siri yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini di himpun dengan wawancara kepada 4 (empat) kepala KUA yang mencakup wilayah Sidoarjo. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pertama, hukum nikah siri sebanarnya adalah sama dengan dengan pernikahan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan dari sisi administrasinya terhadap pernikahan siri sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 maka secara hukum kedudukan nikah siri, tidak dapa diakui keabsahannya yang kemudian juga berimbas kepada kedudukan anak dari perkawinan siri tersebut dianggap tidak sah. Anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab atas ibunya dan keluarga ibunya yang berarti nasab dengan ayahnya telah terputus, begitu pun dalam hal perwalian hingga akhirnya menggunakan wali hakim. Kedua, pertimbangan beberapa kepala KUA kabupaten Sidoarjo terhadap wali nikah anak yang tidak diakui ayah biologisnya sebab hasil dari nikah siri kedua orangtuanya maka menggunakan wali hakim yang tergolong wali muktam sebab anak tersebut tidak ada pengakuan dari ayah biologisnya. Dari kesimpulan diatas, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat terkait pentingnya menstatuskan pernikahan dan status anak yang sah dimata hukum positif. Serta kerjasama antar pihak KUA dengan masyarakat sekitar tentang menghindari melakukan pernikahan siri yang memiliki banyak dampak merugikan bagi pihak perempuan maupun keturunannya.