Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak konstitusional penganut aliran kepercayaan di Indonesia: studi kasus penganut aliran kepercayaan Sapta Darma Surabaya

Hak konstitusional secara tegas telah diatur dalam UUD NRI 1945 dalam artian hak tersebut menjadi hak setiap warga negara, tak terkecuali penganut aliran kepercayaan. Dengan adanya Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 berimplikasi pada perbedaan kebijakan negara antara penganut agama dan kepercayaan. Aliran kepercayaan sapta darma masih mengalami diskriminasi khususnya dalam penghormatan dan pemenuhan hak konstitusional. Beberapa permasalahan diantaranya hak anak pengahayat mendapatkan pendidikan sesuai dengan kepercayaannya, hak atas lahan pemakaman, pergantian kolom agama dalam KTP, serta pelayanan publik. Skripsi ini menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi penganut aliran kepercayaan sapta darma di Surabaya serta menjawab bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap pemenuhan hak konstitusional bagi penganut aliran kepercayaan sapta darma di Surabaya. Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana hasil penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang dianggap relevan bagi penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sociological jurisprudence dengan hasil deskriptif-analisis yang kemudian diolah dengan pola deduktif, yakni dengan memaparkan teori hak konstitusional dan fiqh siyāsah dustūriyah yang bersifat umum dan kemudian ditarik ke dalam hal khusus yakni terkait pemenuhan hak konstitusional bagi penganut aliran kepercayaan sapta darma di Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah masih belum terimplementasi secara optimal dikarenakan beberapa faktor di antaranya persoalan regulasi turunan, tidak dilakukannya sosialisasi, hingga persoalan budaya dan masyarakat. Kemudian jika ditinjau dari fiqh siyāsah dustūriyah, pembentukan sebuah perundang-undangan guna mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, sudah ada peraturan yang dikeluarkan akan tetapi peraturan belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan kesimpulan di atas dalam rangka terpenuhinya hak konstitusional bagi penganut aliran kepercayaan sapta darma di Surabaya, maka diharapkan dapat dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah, dukungan pemerintah terhadap warga penghayat kepercayaan, serta pemberian fasilitas secara maksimal pada warga penghayat kepercayaan khususnya pada penggantian kolom agama dalam KTP serta Pendidikan penghayat di sekolah formal.