Analisis yuridis dan fiqh siyasah terhadap penunjukan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif sebagai penjabat kepala daerah

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berjudul “Analisis Yuridis dan Fiqh Siyāsah Terhadap Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak pada tahun 2024 yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah karena habis atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum Pilkada dilaksanakan. Mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut maka diangkatlah Penjabat (Pj) kepala daerah guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilih dan dilantiknya kepala daerah definitif hasil Pilkada. Namun, bagaimana jika dalam penunjukan Penjabat tersebut berasal dari instansi Tentara Nasional Indonesia. Skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan yang dituangkan pada rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap penunjukan perwira tantara nasional Indonesia aktif sebagai kepala daerah dan bagaimana analisis fiqh siyāsah terhadap penunjukan perwira tantara nasional Indonesia aktif sebagai kepala daerah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menguraikan hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut pada hal yang bersifat kongret mengenai penunjukan perwira tantara nasional Indonesia aktif sebagai kepala daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, penunjukan penjabat kepala daerah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin dari unsur perwira TNI aktif telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan anggota TNI yang akan menduduki jabatan tertentu haruslah mengundurkan diri dari dinas keprajuritannya untuk menjaga netralitas dan mencegah keterlibatan TNI dalam urusan politik praktis sehingga menganggu fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara. Kedua, dalam perspektif fiqh siyāsah penunjukan pemimpin/imam merupakan domain dari Sultah Tanfidzīyah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, yang prosesnya dapat dilakukan melalui proses pemilihan atau proses penunjukkan untuk selanjutnya diberikan kewenangan mengatur dan mengurus suatu wilayah atau daerah teritorial tertentu untuk menerapkan hukum-hukum agama dengan izin imam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, seorang perwira TNI yang terlibat dalam ranah pemerintahan sipil sebaiknya mengundurkan diri atau pensiun supaya tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat terkait netralitasnya sebagai alat negara. Kedua, pemerintah perlu membentuk aturan pelaksana sebagai tinjak lanjut ketentuan pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan (11) tentang Pilkada yang mengatur syarat dan prosedur secara terperinci terkait kompetensi seseorang untuk dapat menduduki jabatan politis termasuk bagi anggota TNI yang masih aktif agar tidak terjadi kekaburan hukum.