Peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan pp nomor 11 tahun 2021 dan perspektif fiqh siyasah: studi kasus bumdes Tunggul Ulung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Penelitian ini berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Dan Perspektif Fiqh Siya̅sah (Studi Kasus BUMDes Tunggul Ulung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? Kedua, bagaimana analisis peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan perspektif Fiqh Siyasah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah didapatkan. Data yang digunakan pola pikir induktif adalah dengan memaparkan teori-teori terkait peran kepala desa dalam hukum positif dan fiqh siyasah.Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai PP Nomor 11 Tahun 2021 meskipun belum optimal karena kepala desa hanya melakukan telaah atas laporan pelaksanaan dan pengesahan tahunan saja tanpa adanya campur tangan langsung berkontribusi memberikan masukan dan saran terkait masalah yang sedang dihadapai BUMDes. Sedangkan dalam konteks fiqh siyasah termasuk dalam lingkup siyasah tanfidziyyah dalam pembahasan Imamah karena memiliki wewenanag yang sama dengan kepala desa yaitu orang yang memiliki peran penting dalam mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasi serta melaksankan kewajiban secara adil dan bertanggung jawab akan tetapi dalam pelaksanaannya kepala desa kurang mementingkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak sesuai dengan kaidah fiqh تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. Peneliti mengharapkan untuk kedepannya kepala desa lebih peka dan ikut serta berkontribusi dalam pengelolaan BUMDes sesuai pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan BUMDes.