Tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif restorative justice: studi putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt.Sel

Kejahatan pada umumnya merupakan sesuatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan secara sengaja dan pastinya dilakukan secara sadar dengan maksud tertentu yaitu untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri tau orang lain. Pembunuhan dalam berencana ini dalam hukumnya tergolong dalam pembunuhan yang dianggap serius, dan pelakunya sendiri bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Hakim dalam mempertimbangkan suatu unsur tindak pidana berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah suatu pidana tersebut yang sudah diputus hakim ialah pidana mati,pidana seumur hidup, atau pidana penjara dua puluh tahun, hal ini tersebut juga tergantung pada pertimbangan hakim dapat dinyatakan unsur berencana terbukti atau tidak. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 798/Pid.B/PN. Jkt. Sel dalam prespektif Restorative Justice ; Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 798/Pid.B/PN. Jkt. Sel dalam prespektif Hukum Pidana Islam. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Prespektif Restorative Justice ( Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel ), baik dalam KUHP, KUHAP maupun di luar KUHP terutama dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Restorative Justice teori hukum Pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Dalam putusan Nomor 798/Pid.B/PN.Jkt. Sel Terdakwa diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman satu tahun enam bulan, ringannya hukuman yang sudah diberikan tersebut murni karena terdakwa ditetapkan sebagai Justice Colaborator. Kedua, dalam putusan tersebut merupakan tindak pidana Qisas yang berupa pembunuhan dengan sengaja yang hukumannya yaitu hukuman mati karena terdapat pemaafan dari keluarga korban. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, agar terdapat aturan baru yang mengatur secara spesifik mengenai restorative justice yang dapat dijadikan pedoman dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Kedua, agar terdapat satu aturan spesifik yang dapat dijadkan landasan dalam pelaksanaan justice collaborator, baik pada penetapan, maupun perlindungan dan penghargaan yang didapatkan.