Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap dinasti politik kepala desa: studi kasus di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Skripsi ini membahas tentang Dinasti Politik Kepala Desa di Desa Semambung yang ditinjau dari sudut pandang Fiqh Siyāsah Dustūriyah. Dinasti politik mampu mengurangi nilai demokrasi dan menghilangkan hak berpartisipasi politik bagi warga negara Indonesia. Skripsi ini menjawab 2 (dua) pertanyaan yang ada pada rumusan masalah: Bagaimana praktik politik kekerabatan Kepala Desa di Desa Semambung? dan Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap Dinasti Politik Kepala Desa di Desa Semambung? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus dengan obyek desa Semambung. Penelitian dinasti politik di desa Semambung ini akan analisis berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan dianalisis berdasarkan Fiqh Siya ̅sah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, dinasti politik di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Berdasarkan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 pasal 7 huruf r pada UU tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatah hukum yang mengikat. Dinasti politik di desa Semambung bertahan lama karena faktor latar belakang keluarga Soerokromo dan kinerja, serta kepercayaan masyarakat kepada keluarga tersebut. Kedua, dinasti politik dalam pandangan fiqh siya ̅sah dan hukum Islam tidak terdapat hukum yang melarang adanya dinasti politik. Berkenaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: Pertama lembaga DPR dan Presiden lebih memperhatikan persoalan ini dalam merancang Peraturan perundang-undangan. Maraknya dinasti politik juga disebabkan karena tidak ada Peraturan yang mengatur hal ini. Kedua, lembaga MK sebagai pelindung konstitusi untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan perihal pengujian undang-undang.