Peran Publik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif dalam Pandangan Kiai Pengasuh Pondok Pesantren di Bangkalan dan Kh. Sahal Mahfudh

Berkaitan dengan peran publik perempuan sebagai anggota legislatif, KH. Sahal Mahfudh memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif, bahkan beliau sangat mendorong perempuan untuk ikut berkiprah di ruang publik, termasuk juga menjadi anggota legislatif. Pandangan seperti itu tentunya akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkiprah sebagai anggota legislatif. Fenomena yang kontradiktif terjadi di Bangkalan di mana tingkat elektabilitas anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bangkalan masih sangat rendah. Kiai sebagai rujukan masyarakat untuk meminta fatwa keagamaan menjadi tokoh yang dipertanyakan dalam hal ini, mengingat Bangkalan merupakan salah satu basis pondok pesantren di Jawa Timur, apakah para kiai di Bangkalan memang tidak menyetujui keberadaan anggota legislatif dari kalangan perempuan atau sependapat dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh yang memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif? 2) Bagaimana kesesuaian antara pandangan kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan dengan pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang peran publik perempuan sebagai anggota legislatif ? Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan studi dokumen, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-verifikatif, agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada persamaan pandangan, yaitu memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif dan secara umum argumentasi yang digunakan hampir sama, yaitu ayat al-Qur’an tentang amar-ma’ruf nahi munkar serta tidak ada larangan dalam hadith, dengan syarat harus tetap menjaga etika-etika agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada tipologi pemikiran mereka dan penggunaan maslahah al-amm>ah yang menjadi salah satu basis pemikiran KH. Sahal Mahfudh. Selanjutnya terlihat adanya kesesuaian, yaitu memperbolehkan perempuan menjadi anggota legislatif. Akan tetapi, dari argumentasi yang digunakan terlihat bahwa pandangan KH. Sahal Mahfudh lebih argumentatif serta terdokumentasi dalam kitab dan beberapa buku hasil karya tulis beliau. Sedangkan pemikiran kiai pengasuh pondok pesantren di Bangkalan belum terdokumentasi dalam bentuk karya tulis.