Analisis pencegahan perkawinan anak di desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk prespektif sistem hukum Lawrence Meir Friedman

Skripsi ini berjudul “Analisis Minimnya Perkawinan Anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Prespektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana tindakan sosial aktor lokal dalam mencegah perkawinan anak di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan socio-legal sebagaimana disiplin studi hukum dengan kombinasi teoritis dan metodologis ilmu sosial yang luas. Sedangkan data terbagi mejadi dua, primer dan sekunder meliputi subjek hukum yaitu tokoh atau aktor di masyarakat yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan teknik editing, organizing dan analisis. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tindakan sosial yang digunakan untuk mencegah perkawinan anak, diantaranya forum musyawarah keluarga, optimaslisasi kaderisasi, kerjasama antar lembaga, edukasi, penyuluhan, sosialisasi, pemberdaya remaja, pemantauan, pelaporan dan partisipasi. Analisis teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman menyimpulkan bahwa struktur hukum berhasil menciptakan dan membentuk masyarakat lebih sadar terhadap hukum serta dianggap sebagai bentuk hukum yang hidup yang mencerminkan dinamika atas respons masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum yang mencakup nilai-nilai sosial membentuk sistem hukum informal untuk mencegah perkawinan anak. Sementara itu, substansi hukum dianggap masih ambigu terhadap isu perkawinan anak. Saran yang diberikan ialah pada aspek substansi hukum khususnya isu perkawinan anak perlu diperbaiki dan diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut. Pada aspek praktis dibutuhkan penanganan dan perhatian khusus serta aspek toeri diperlukan kontruksi hukum yang proposional terhadap isu perkawinan anak.