Implementasi IUS contra legem dan maqasid ash-shariah dalam putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Surabaya: telaah putusan nomor: 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby

Problematika sosial yang marak terjadi di masyarakat salah satunya adalah perkawinan poligami. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya serta sulitnya memperoleh izin pengadilan untuk berpoligami memicu keengganan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sehingga mereka yang ingin berpoligami lebih memilih cara poligami siri. Seperti halnya pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang permohonan isbat nikah poligami. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan contra legem pada putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang permohonan isbat nikah poligami siri? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang permohonan isbat nikah poligami siri? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan termasuk sebagai penelitian kepustakaan. Skripsi ini menitikberatkan pengumpulan data pada bahan tertulis sebagai data primernya, yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby yang kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir ini mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini didapati bahwa dalam putusan nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby hakim memiliki beberapa pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat perkawinan poligami siri. Ditinjau dari sisi filosofis, putusan tersebut mengedepankan perolehan hak-hak yang harus dimiliki oleh Para Pemohon. Namun dari sisi yuridis, Majelis Hakim dinilai telah melakukan tindakan contra legem dengan mengesampingkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Sebab, secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan melanggar hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim melakukan penggalian hukum yang disandarkan pada teori hukum Islam Maqāṣid al-Shāri’ah khususnya hifẓ al-naṣl (memelihara keturunan) yang kemudian diformulasikan melalui putusannya. Dalam hal mencapai tujuan memelihara keturunan tersebut telah sesuai sebagaimana konsep Maqāṣid al-Shāri’ah yang diterapkan dalam putusan nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang isbat nikah poligami. Dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar dilakukan lagi pengkajian dalam hal perizinan poligami sebab perkawinan poligami akan melibatkan istri dan anak-anaknya kelak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang sering terjadi di pihak istri maupun anak juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak dengan mudah melakukan perkawinan poligami di bawah tangan.