Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembelian kayu hasil pembalakan liar di kawasan Perhutani Kalidawir Tulungagung: studi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 113/Pid.B-LH/2020/PN Tlg

Penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembelian Kayu Hasil Pembalakan Liar di Kawasan Perhutani Kalidawir Tulungagung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 113/Pid.B-LH/2020/PN Tlg)”, hasil dari penelitian hukum normatif ini guna menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembelian kayu hasil pembalakan liar di kawasan Perhutani Kalidawir Tulungagung dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 113/Pid.B-LH/2020/PN Tlg dan bagaimana pandangan dari Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pembelian kayu hasil pembalakan liar di kawasan Perhutani Kalidawir Tulungagung dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 113/Pid.B-LH/2020/PN Tlg. Sesuai dengan bahan hukum dari penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yang menggunakan pendekatan secara pendekatan kasus (case approach) dengan pola pikir deduktif. Bahan hukum primernya berupa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 113/Pid.B-LH/2020/PN Tlg, sedangkan bahan hukum sekundernya berupa beberapa karya tulis dan kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan tindak pidana pembelian kayu hasil pembalakan liar di kawasan Perhutani. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 113/Pid.B-LH/2020/PN Tlg, Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan, yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Apabila diteliti menurut Hukum Pidana Islam bahwa tindak pidana tersebut merupakan suatu tindakan yang merusak lingkungan dengan hukuman berupa jarimah ta’zir yang bentuk dan kadar hukuman belum ditentukan oleh syara’, tetapi dalam hal penetapan dan pelaksanaan atas hukumannya akan diserahkan kepada penguasa. Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu diharapkan kepada penegak hukum pada setiap menangani tindak pidana memiliki sikap yang adil dalam penetapan dan menjatuhkan sanksi hukuman yang khususnya pada tindak pidana pembelian kayu hasil pembalakan liar di kawasan Perhutani dengan mempertimbangkan aspek yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun terhadap negara.