Tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang: studi kasus di Polsek Krian Sidoarjo

Pemalsuan uang merupakan salah satu tindakan yang illegal di Indonesia, karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, tindak pidana pemalsuan uang telah dinyatakan dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun begitu tetap saja masih ada orang yang melakukan hal tersebut, meskipun ancaman hukumannya sangatlah berat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pemalsuan uang; dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang ada di lapangan. Penelitian dilakukan di Polsek Krian. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber primer. Lebih lanjut hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut : Pertama, ditinjau dari hukum positif tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindakan yang illegal yang pelarangannya telah ditentukan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan yang melakukan dapat dikenakan pidana penjara dan denda . Kedua, Dalam tinjauan hukum pidana islam tindak pidana pemalsuan uang digolongkan kepada Jarīmah Ta‘zīr karena tindakan tersebut tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis baik itu tindak pidananya maupun sanksi hukumannya. Tindak pidana ini digolongkan sebagai tindakan penipuan yang melanggar Hak Allah juga melanggar Hak Adami. Untuk pemberian sanksi hukumannya sepenuhnya menjadi wewenang hakim dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan syara‘. Dari pemaparan diatas penulis memberikan sedikit saran, karena pentingnya karakteristik dari uang dalam kegiatan perekonomian masyarakat, untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang sangat diperlukan peran aparat penegak hukum dan berbagai instansi terkait, jika terjadi tindak pidana pemalsuan uang hendaknya aparat penegak hukum lebih tanggap dan berusaha untuk mengambil tindakan segera. Dan untuk mencegah agar tidak sampai terjadi diperlukan peran Bank Indonesia selaku pemegang tugas pokok di bidang percetakan uang supaya lebih aktif memberikan sosialisasi tentang bahaya uang palsu dan cara untuk membedakan antara uang asli dan palsu.