Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap peran badan nasional penanggulangan terorisme dalam pencegahan terorisme di Indonesia menurut peraturan Presiden no. 46 tahun 2010

Skripsi ini menganalisis tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Terorisme Di Indonesia Menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana analisis peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan terorisme di Indonesia menurut Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010?. Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan terorisme di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun dengan sistematis menggunakan kajian fiqh siyasah dusturiyyah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan program pencegahan terorisme di Indonesia. Dengan dua pendekatan yaitu: pertama pendekatan keras dengan menekankan penjamin keamanan dan penegakan hukum, kedua pendekatan lunak yang mencakup tiga program utama, yaitu: deradikalisasi, kontra-radikalisasi, dan kesiapsiagaan nasional. Selain itu, BNPT membuat kebijakan yang di atur di dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dengan membentuk FKPT di daerah untuk membantu tugas BNPT dengan melibatkan masyarakat dalam melawan terorisme. Kesimpulan yang kedua, terkait tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap peran BNPT dalam pencegahan terorisme di Indonesia sejalan dengan fiqh siyasah dusturiyyah dimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga negara yang melaksanakan amanah al-sulthah al-tasyrî’iyyah dalam hal ini undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada Imam (al-sulṭah al-tanfîdhiyyah) “Presiden”. Upaya pencegahan di dalamnya menjunjung semangat luhur bangsa Indonesia yang masyhur yaitu “gotong royong” karena melibatkan beberapa orang bahkan beberapa lembaga dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap lebih diperhatikan terkait pemantauan dan evaluasi terhadap program-programnya. Bekerjasama dan berkoordinasi antara satu sama lainnya dalam menjalankan suatu tugas dan fungsinya. Penguatan terhadap personil BNPT untuk terciptanya perdamaian.