Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Undang–Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Untuk menjawab Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM ?, dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dan data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan tekhnik Deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjabarkan data tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar, dalam sistem perundang-undangan negara, kemudian data tersebut dianalisis melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan meletakkan konsep aturan dalam fiqh siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai kontroversi pengangkatan dan pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terdapat kesalahan dalam Administrasi yakni Status Kewarganegaraannya menyalahi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Negara bahwa Negara Indonesia hanya menganut Kewarganegaraan Tunggal yakni Kewarganegaraan Republik Indonesia dan tidak menganut Dwi Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Ganda dan Tanpa Status Kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menurut perspektif hukum islam yakni fiqh siyasah dusturiyah adalah negara islam tidak berarti meniadakan terkait masyakarat yang memeluk agama selain islam. Tradisi ‘Urf dalam islam dengan menamakan non-muslim dalam masyarakat islam sebagai Ahl al-Dhimmah (orang-orang dhimmi). Dengan demikian akad dhimmah ini memberikan kepada orang-orang non muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politis yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Berdasarkan itu pula mereka memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewjiban semua warga negara. Paparan tersebut menunjukkan bahwa negara islam merupakan negara nomokrasi yang berdasarkan shari’ah islam menjadikan islam sebagai konsep hidup, konstitusi pemerintahan, sumber hukum, penentu arah dalam hubungan secara individual dan komunal. Ini pula yang menjadi dalam menentukan kewarganegaraan.