Tinjauan fikih siyasah terhadap pengisian kekosongan jabatan kepala desa yang meninggal dunia

Hasil dari penelitian ini pertama terdapat kekosongan hukum di Desa Kajjan mengenai peraturan perundang-undangang yang memiliki kekuatan hokum dan tertulis berupa Peraturan Kabupaten tentang Pangkat Antar Waktu. Tata cara pengisian kepala desa yang menggunakan cara pemilihan keterwakilan yang mencapai kata mufakat tidak bertentangan dengan tata cara pangkat antar waktu yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2015 Tentang PAW. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kajjan juga sejalan dengan peraturan perundangundangan berupa Permendagri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Kedua, berdasarkan tinjauan fikih siyāsah syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi yang ditukil oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berupa al-adālah, mempunyai ilmu yang mumpuni dan memiliki pandangan serta kebijaksanaan. Agenda musyawarah pengisian Kepala Desa Kajjan yang ada tahapan yaitu tahapan pembentukan panitia dan tahapan pemilihan serta penyaringan calon kepala desa dengan perintah musyawarah pada Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syuara ayat 38 dan yang sejenis pernah dijalankan pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bermusyawarah memilih calon pejabat yang layak, pantas dan jujur sesuai dengan keinginan rakyatnya