Analisis penetapan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang izin perkawinan beda agama menurut fatwa majelis ulama Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Penelitian ini membahas tentang persoalan perizinan perkawinan beda agama yang masih banyak dipertanyakan keabsahannya. Namun nyatanya masih banyak aspek-aspek yang tidak terpenuhi dalam penetapan perizinan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, penulisan ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang tertuang pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan perizinan perkawinan beda agama nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby menurut Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Data penelitian ini dibuat dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil Penelitian ini sampai pada kesimpulan; pertama, perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama hanya sebatas memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan Perkawinan beda agama di hadapan Petugas Pencatatan sipil. Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis menyarankan: pertama, adanya pembuatan Undang-Undang yang spesifik mengatur perkawinan beda agama, supaya pasti kepastian hukumnya. Kedua, para hakim hendaknya lebih selektif lagi dalam memutus penetapan dan menggunakan pertimbangan hukum tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya.