Analisa terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus pelatihan kerja: studi kasus di Polres Gresik

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk perbudakan modern baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat beberapa modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan orang yang berupa bujukan, ancaman, penipuan dan lain sebagainya. Berdasarkan bukti empiris yang ada, perempuan dan anak merupakan kelompok yang selalu menjadi sasaran oleh pelaku perdagangan orang. Sistem pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain ini belum disertai dengan adanya sistem penempatan maupun perlindungan hukum yang kuat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah: bagaimana pasal yang dijadikan dasar penetapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Polres Gresik; dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data penelitian ini menggunakan teknik Field Research dengan cara melakukan wawancara sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya disusun dengan cara mengkomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang diakibatkan beberapa faktor, dalam hal ini Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang guna menanggulangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, serta penjeratan pasal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam, perdagangan orang disamakan seperti perbudakan. Perbudakan merupakan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni dalam QS. Yūsuf ayat 19-20 dan QS. An-Nūr ayat 33. Mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hukum Pidana Islam menghukumnya dengan hukuman ta’zīr. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, diharapkan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk lebih tegas dan responsif dalam menindaklanjuti kejahatan perdagangan orang. Kedua, Pemerintah juga harus ikut andil agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan perdagangan orang.